Permohonan Lelang
Pemohon Lelang (calon Penjual) harus membuat surat permohonan pelayanan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I (Pejabat Lelang Negara) atau Pejabat lelang Kelas II tergantung jenis lelangnya, dengan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan. Pejabat Lelang kemudian akan menentukan jadwal pelaksanaan lelang.

Pengumuman Lelang
setelah menerima penetapan jadwal pelaksanaan lelang dari Pejabat Lelang, pemohon lelang kemudian menerbitkan pengumuman lelang agar diketahui oleh masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta Lelang
setiap calon peserta lelang wajib mendaftarkan diri pada penyelenggara lelang dan membayar uang jaminan peserta lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
setelah memenuhi semua persyaratan, peserta lelang akan mendapatkan sebuah kode, biasa disebut dengan NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang) dimana kode ini dapat digunakan sebagai bidding number pada saat pelaksanaan lelang.

Menjelang Pelaksanaan Lelang
Pejabat Lelang akan membacakan tata tertib jalannya pelaksanaan lelang kepada seluruh peserta lelang , memberikan ilustrasi mengenai barang yang akan di lelang dan memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui sesaat sebelum lelang dimulai.

Pada Saat Lelang
Lelang dibuka secara resmi oleh Pejabat Lelang dilanjutkan dengan acara penawaran harga. Peserta Lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Tanda Bukti Pembelian Barang melalui Lelang
Dalam setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang Wajib membuat Risalah Lelang (Berita Acara Pelaksanaan Lelang) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Dengan menggunakan Risalah Lelang, pembeli lelang dapat melakukan proses balik nama atas barang yang dibelinya.

50 Responses to “Proses Lelang”

  1. yenny Says:

    minta tolong berikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan lelang atas barang sitaan yang kaitannya dengan sitaan kayu illegal logging. makasih sebelumnya.

  2. andry kuswinartha Says:

    minta tolong dijelaskan tentang penentuan harga limit pelelangan umum…
    contoh kasus lelang berupa barang tidak bergerak yaitu tanah lelang pertama harga limit 100juta dikarenakan tidak ada pembeli lelang kedua harga limit 80juta..
    harga limit diturunkan hanya dalam kurun waktu 2 minggu..
    pertanyaan saya apakah bisa dalam waktu sesingkat itu (14 hari) dapat dilakukan penurunan harga limit??
    kalo tidak bisa atau bisa dasar hukumnya apa??
    mohon penjelasannya..terimakasih..

  3. oneju Says:

    Mohon Penjelasan mengenai Prosese lelang sesuai Keppres 80 tahun 2003 :
    Yaitu : 1. Sistem Nilai prosesnya Bagaimana ?
    2. Sitem Gugur Prosesnya bagaimana ?
    dan hala-hal tekink yang berkaitan dengan proses pengadaan sesuai Keppres 80 Tahun 2003

    Terima Kasih

  4. suryohartono Says:

    @andry kuswinartha
    Prinsip yang harus diingat adalah :
    Harga Limit merupakan kewenangan dari penjual/pemohon lelang.

    dalam pasal 1 butir 20 PMK 40/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa :
    “Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan”

    dan dalam pelaksanaan lelang eksekusi, harna limit ditetapkan serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi.

    Kemudian pasal 29 ayat (60) PMK 40 :
    “Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Harga Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual dengan menyebutkan alasannya sesuai peraturan perundang-undangan.”
    demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat.

  5. suryohartono Says:

    @oneju
    Lelang pengadaan barang (Reverse Auction) adalah sesuatu hal yang tidak diatur dalam VR/VI (kecuali jika nantinya pemerintah mengaturnya).
    Lelang pengadaan ini biasa disebut dengan tender.

    1. Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

    2. Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
    semoga dapat membantu… :)

  6. allan Says:

    mohon bantuannya;
    1. apakah pihak bank dapat ikut sebagai peserta lelang objek jaminan?
    2. apakah pihak bank dapat memberikan kuasa kepada pegawainya untuk mengikuti lelang objek yang dijaminkan pada bank tersebut?
    3. adakah peraturan tentang peserta lelang?

  7. suryohartono Says:

    Yth. Bpk. Allan,

    Mohon maaf baru sempat membalas… :)

    Berdasarkan UU No. UU no. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/92 tentang Perbankan, sesuai Pasal 12 A, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar
    pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk
    menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
    bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

    Artinya di sini adalah bahwa bank boleh membeli barang agunan, dengan catatan tidak untuk dimiliki selamanya akan tetapi untuk secepatnya di jual kembali.

    Untuk menjadi peserta lelang, Bank umum dapat saja memberikan kuasa kepada karyawan yang ditunjuk.

    Secara umum, setiap orang/badan hukum boleh mengikuti lelang, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya seperti yang diatur dalam 1468-1469 KUHPerdata.

    Demikian, semoga bisa membantu..

  8. Teguh Rahardjo Says:

    Pertanyaan yang saya ajukan :
    1.Apakah pihak bank sebelum lelang mempunyai kewajiban memberitahukan kepada debitur bahwa agunanya akan dilelang?
    2.Apakah pihak debitur dapat melakukan penjualan sukarela terhadap agunannya dengan persetujuan Bank dan bagaimana prosedurnya?
    3.Apabila dalam pra lelang pihak Bank telah melakukan kesepakatan dengan debitur bahwa Bank tidak akan melanjutkan proses lelang dengan misal debitur wajib membayar 2 kali angsuran,dan debitur memenuhinya, akan tetapi proses lelang tetap dilaksanakan. Apakah pihak Bank bisa digugat?
    4.Apabila pihak Debitur tidak pernah menerima pemberitahuan SPI,SPII,SPIII dan pemberitahuan waktu lelang dari Bank apakah Lelang dianggap sah?
    5.Apaila lelang telah dilaksanakan, kemudian pihak debitur menerima surat yang berisi bahwa LELANG akan dilakukan apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan waktu yang diberikan adalah setelah lelang dilaksanakan atau agunan debitur sudah dikuasai pemenang lelang. Apakah dalam hal ini risalah lelang dapat diajukan giugatan ke PTUN untuk dibatalkan?

    Demikian pertanyaan saya mohon disertai ketentuan hukum yang mengaturnya. Terima kasih.

  9. Akhmad Zaki Hufron Says:

    Saya mohon penjelasannya tentang lelang :

    1. Setelah proses lelang sita jaminan oleh Bank Pemerintah, pihak pemenang belakangan mengetahui bahwa obyek lelang masih dikuasai oleh pemilik lama. Pihak Bank belum mengosongkan obyek lelang sebelum proses lelang berlangsung.

    2. Sertifikat obyek lelang sudah dibalik nama atas nama pemenang lelang

    3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemenang lelang ?

    4. Apakah syah proses lelang tersebut jika obyek lelang belum dikosongkan ? bagaimana implikasinya jika lelang dibatalkan karena cacat hukum ?

    5. Mohon penjelasannya berikut rujukan hukumnya.

    Terima kasih
    Zaki

  10. suryohartono Says:

    @Teguh Rahardjo & @Akhmad Zaki (jawaban saya satukan ya… :) )

    1. Bank wajib memberitahukan akan adanya rencana pelaksanaan lelang kepada debitor (tereksekusi) paling lambat 1 hari sebelum lelang dilaksanakan.

    2. Saat permohonan lelang diajukan oleh bank, maka Bank wajib memenuhi persyaratan lelang antara lain : bukti bahwa debitor telah wan prestasi. Hal ini bisa berupa peringatan-peringatan kepada debitor ATAU pernyataan dari Bank selaku pemohon bahwa debitor telah wan prestasi* (mengingat somasi/peringatan kepada debitor tidak disyaratkan secara tegas dalam UUHT). *Persyaratan ini disyaratkan oleh Kantor Lelang.

    3. Debitor dapat mengajukan penjualan secara sukarela dengan persetujuan kreditor
    (lihat juga pasal 11 huruf g dan Pasal 20 ayat (2)UUHT.)

    4. Pengosongan bangunan/tanah obyek lelang bukan syarat mutlak. Artinya pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan meskipun obyek belum dikosongkan. Kepada pemenang lelang (pembeli) dapat minta penetapan pengadilan negeri setempat untuk pengosongan.

    5. Implikasi jika lelang dibatalkan karena cacat hukum sangat luas, tetapi prinsip perdatanya adalah = dikembalikan ke kondisi semula.

    6. Jika Bank wan prestasi atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya (pemberitahuan), maka dapat saja mereka digugat via pengadilan.

    Menurut hemat saya, jika memang terjadi kesepakatan/perjanjian untuk menunda lelang dengan cara pembayaran tertentu maka sebaiknya perjanjian tersebut dibuat otentik.

    semoga bermanfaat. Mohon maaf jika belum lengkap.

  11. nadivasyach Says:

    mohon penjelasannya:
    1.bagaimana jika agunan yg dilelang bukan hak milik pribadi (agunan milik orang lain yg sdh meninggal),ada kasus sidebitur pinjam agunan milik pamannya dan macet ..pihak bank mengajukan pelelangan sementara debitur dlm setahun baru menyelesaikan separuh kewajiban.apakah bisa ahli waris meminta penundaan atau membatalkan lelang.
    2.langkah apa yg hrs ditempuh agar pelelangan tidak terjadi?
    trimakasih

  12. olivia Says:

    mohon penjelasan mengenai pelelangan aset pt telkom itu seperti apa ya ?
    pelelangan dilakukan oleh kpknl kah ?
    oliv

  13. deky Says:

    apabila tanah yang diagunkan sebelumnya telah dijual pada pihak lain dengan hanya dikuatkan dengan perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh penjual, pembeli dan kepala kelurahan serta belum dibalik nama kemudian oleh pemegang pertama dijaminkan kepada bank, apakah tanah tersebut layak untuk dilelang?

  14. anthonywinza Says:

    apakah dasar hukum bahwa kepala KPKNL yang menetapkan jadwal lelang , terima kasih

  15. maimun Says:

    tlng di jelaskan tugas marketing alu pada sebuah bank

  16. guntur Says:

    Yth, bapak Suryohartono
    mhn petunjuk dan arahnnya
    pihak bank memberikan surat peringatan SP1, 2 dan 3 kpd debitornya akan tetapi debitornya tidak menerima pada SP 1 dan 2 tiba tiba datanglah SP3 padahal ditempatnya ada orng yg bisa menerima surat tersebut lalu pihak bank meng klaim bhwasaanya tidak ada orng ditempat lalu datnglah surat pemberitahuan lelang maka debitor membuat surat kemampuan kpd Pimpinan Bank tsb (Unit Bank) untuk melunasi pinjaman tsb akan tetapi tidak ditanggapi malah dua harinya dilakukanlah pelelangan
    debitornya mencoba ke pusat bank tersebut karena tempat bank tersebut hanya sebagai unit bkn pusat dan kata pimpinan pusatnya tidak ada laporan bahwasannya ada surat dari unit klw pihak debitor merasa mampu untuk melunasi yang jadi pertanyaan saya adalah
    1. apakah bank (Unit) tersebut bisa digugat dipengadilan karena sebelum pelelangan pihak unit telah menerima surat dari debitornya yg mengajukan surat kemampuan untuk pelunasan?
    2. apakah pihak yg telah membeli hasil dari pelelangan bisa juga digugat / terkait masalah ini
    3. apakah masalah ini bisa diselesaikan secara mediasi dipengadilan
    4. berapa persenkah si debitor bisa memenangkan kasus ini jika kasus ini masuk keranah hukum?
    sekian atas bantuannya dan arahannya saya mengucapkan terimakasih

  17. Polisi Says:

    Afjon,SH.
    Saya mohon penjelasan bagaimana cara menentukan harga limit, sementara kami pihak dari Polisi selaku Penegak hukum tidak mengetahui harga limit (Reserve Price) karena itu bukan kewenangan kami dalam hal menentukan harga limit.. Terimakasih…

  18. roy cb Says:

    apakah bisa, nilai limit dibawah NJOP?
    apa dasar penilaian untuk menentukan limit ?

  19. sandra Says:

    Pak.. klo ada rumah di lelang berlokasi di Kab X, tidak ditempati pemilik hanya penunggu saja. domisili pemilik di Kab Y. apakah penetapan eksekusi bisa dilakukan di Pengadilan Negeri Kab X saja atau harus melalui Pengadilan Negeri Kab Y?
    TErimakasih atas tanggapannya

  20. suryohartono Says:

    Mohon maaf untuk semua, saya lamtidak meng-update blog ini, mudah-mudahan ke depannya kita semua mau memberikan masukan.

  21. suryohartono Says:

    @Sandra :
    Sesungguhnya eksekusi itu didasarkan pada domisili si Tereksekusi atau kedudukan hukum yang dipilih para pihak (Perdata).

    Hanya saja untuk pelaksanaannya jika lokasi barang berbeda dengan domisili si tereksekusi (penjualan dan pengosongan), penetapan dimintakan kepada pengadilan negeri tempat barang berada.

  22. suryohartono Says:

    @ Polisi & @Roy :

    Perlu diketahui bahwa NJOP hanyalah sebuah dasar hukum pengenaan PAJAK dan bukan merupakan gambaran nyata nilai sebidang tanah/bangunan, bukan merupakan gambaran nyata harganilai obyek tersebut.

    Pajak tersebut dipungut atas kemanfaatan yang dinikmati oleh pemilik/yang menguasai obyek tersebut

    Untuk membuat sebuah harga limit (harga minimal yang harus dicapai dalam sebuah lelang) banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

    Untuk Tanah/bangunan :
    – lokasi, peruntukan, sarana yang tersedia, kondisi tanah/bangunan dsb

    Untuk barang bergerak, ex. Mobil :
    – tahun pembuatan, kondisi fisik, dokumen, Km penggunaan, warna dsb.

    kemudian harus diperhitungkan juga mengenai Dokumen kepemilikan/penguasaan, penyusutan, faktor resiko : resiko penguasaan, resiko pembayaran dan sebagainya.

    Parameter2 tersebut nantinya akan berpengaruh pada proses pembuatan harga limit.

    dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, bisa saja nilai limit untuk tanah/bangunan berada di bawah NJOP.

  23. suryohartono Says:

    Penjualan asset telkom ? saya coba jawab ya.

    Definisi asset adalah sesuatu kekayaan yang dimiliki dan tercatat dalam pembukuan (penafsiran bebas saya aja), lalu apakah penjualan itu harus lewat KPKNL ?
    mengingat PT. Telkom adalah BUMN persero maka penjualan asset tersebut bisa dilakukan melalui /tidak melalui KPKNL (karena sifatnya yang non eksekusi sukarela).

  24. Jamal Says:

    Mohon informasinya, tentang PP mengenai pelaksanaan pasal 12A UU nomor 10 tahun 1998.
    Apakah bank selaku pemenang harus melakukan proses pelepasan hak terlebih dahulu sebelum menjual kembali agunan tersebut kepada pihak lain? tks.

  25. Erat Says:

    apakah pihak Bank boleh melakukan proses lelang tanpa memberi tahukan terlebih dahulu pemilik bangunan? disisi lain pihak pemilik bangunan ingin melunasi utang2nya.
    mohon penjelasannya

  26. nurleni Says:

    Mohon penjelasan, sy seorang debitur mengagunkan 3 sertifikat tanah yang diikat notaris ditambah satu sertifikat rumah atas nama lima saudara yang hanya dititip dibank tanpa pengikatan notaris, karna memang keadaan saya tak mampu bayar, yang jadi pertanyaan saya apakah kalau terjadi pelelangan sertifikat rumah atas nama lima saudara yang hanya dititip dibank bisa saya ambil kembali setelah 3 sertifikat saya terlelang, apakah bisa pihak bank melelang agunan tanpa pengikatan notaris?

  27. H.WAWAN GUSTIAN,SE Says:

    pelelangan atas asset nasabah kredit bank yg macet rata-rata jauh dari keadilan dan landasan UUD’45 PASAL 33 semuannya se enaknya tidak medukung kepada ekonomi kerakyatan dalam menyelesaikan kredit macet apalagi ada dukungan dari para pemain mafia tanah sebagai kaki tangan para bank,maka sy menghimbau mari kita dirikan forum komunikasi nasabah kredit macet bank yg bertujuan untuk melawan kesemena-menaan bank2 yg ada di negri ini dan menekan pada para mafia tanah untuk tidak bermain…dan untuk mempertimbangkan penjualan lelang dengan adil sesuai harga pasar…SY SIAP BANTU

  28. kris Says:

    mohon penjelasan
    saya pernah mengikuti proses lelang barang sitaan negara berupa kendaraan bermotor. ketika di tahun berikutnya ada proses lelang yang berbeda saya dinyatakan tidak boleh ikut dengan alasan menurut peraturan bagi yang pernah mengikuti lelang tidak diperbolehkan ikut kembali.
    dan sampai detik ini saya cari peraturan yang menyatakan hal tersebut belum saya temukan. mohon penjelasannya karena saya awam terhadap hal tersebut.

  29. kholishotus sa'adah Says:

    saya ingin tanya,, bagaimana proses lelang emas tersebut apabila dilihat dari kacamata syariah maupun perundang-undangan di Indonesia?
    akad apa yang digunakan?
    serta bagaimana analisis resiko dan keuntungan yang timbul dari lelang tersebut?
    syukron,,

  30. bima Says:

    Pak saya tanya untuk blik nama rumah lelang it syaratnya ap aj? Dan ap perlu njopil
    i

  31. bima Says:

    Pak saya tanya untuk blik nama rumah lelang it syaratnya ap aj? Dan ap perlu njop

  32. suryohartono Says:

    @Bima:
    untuk balik nama rumah yang dibeli dari lelang syaratnya antara lain : Identitas pembeli, risalah lelang, bukti pembayaran harga lelang dan pembayaran BPHTB

  33. suryohartono Says:

    @Kris :
    sepengetahuan kami, tidak ada aturan yang demikian. Tetapi ada ketentuan mengenai pembeli lelang yang dilarang untuk mengikuti lelang, yaitu pembeli lelang yang dinyatakan wan prestasi karena tidak melunasi kewajibannya membayar harga lelang dan bea lain yang timbul akan dimasukkan dalam daftar pembeli lelang wanprestasi.

  34. suryohartono Says:

    @Nurleni:
    mohon maaf, yang dimaksud dengan dititip di bank seperti apa ? apakah hanya sekedar titip atau ada perjanjian/kontrak lain yang ditanda-tangani selain pembebanan hak tanggungan atas 3 sertifikat yang diagunkan ?
    Jika harga jual untuk 3 sertifikat yang diagunkan sudah menutupi jumlah hutang atau nilai pengagunan, maka sesungguhnya pihak bank secara prinsip tidak bisa menjual 1 sertifikat yang dititipkan tersebut. Bahkan apabila harga jual dimaksud melebihi jumlah hutang, maka kelebihannya wajib dikembalikan kepada pemilik barang yang diagunkan (debitur).

  35. suryohartono Says:

    @Erat :
    Coba di lihat di pasal 20 UU no 6 tahun 1994 tentang UUHT yang mnengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan.

  36. bima Says:

    Mav pak klo untuk biaya blik namanya kira2 berapa?? Trima kasih

  37. suryohartono Says:

    mhn maaf, untuk biaya balik nama saya sendiri kurang tahu berapa rupiahnya.

  38. wiwit Says:

    kalau cara untuk proses balik nama lelang gimana pa??????? thx

  39. sony Says:

    apakah lelang sah,apabila yg bersangkutan tidak hadir/berhalangan dalam pelelangan dan diwakilkan oleh istri..??


  40. Mohon petunjuknya bapak suryo…..saya memenangkan lelang rumah pak…tp setelah mau disita melalui pengadilan terjadi perbedaan kondisi bangunan di risalah lelang dengan yang sebenarnya shg pihak pengadilan batal untuk mengeksekusinya….di risalah lelang bangunan 2 lantai tetapi kondisi sebenarnya 3 lantai…..apakah dengan kondisi demikian saya masih bisa mengeksekusinya pak….mohon juga dasar hukumnya pak..terima kasih

  41. drajat Says:

    Mohon penjelasan untuk lelang rumah,atau ruko apakah prosedur lelangnya sama? Dan haruskan lelang harus melalui lembaga lelang swasta atau lelang negara? Terima kasih

  42. vero Says:

    Sy bermaksud membeli rumah dari bankpswasta
    Rumah ini kategori rumah sitaan krna bpk A meminjam uang dgn jaminan rumah
    Pertanyaan sy,sertifikat rumah it atas nama bpk A.jika melalui notaris dan Bpn apakah bisa tnpa ttd bpk A dapat trjadi balik nama.karena rumah trsbt telah menjadi milik bank?
    Karena bpk A tdk mau ttd dan mengancm meminta uang.
    Brapa lama prosesnya?

  43. suryohartono Says:

    @Vero, mungkin jawaban saya terkesan formal…sebelumnya mohon dimaafkan ya, ini karena keterbatasan pengetahuan saya.
    Begini, dasar hukum terjadinya penjualan jaminan (tanah & rumah tersebut) adalah perjanjian kredit antara bank dengan Bpk. A, dengan jaminan pelunasan hutang berupa tanah/rumah yang diikat dengan akta Hak Tanggungan (silahkan review UU No. 4 Tahun 1996).
    Jika Bpk. A tidak dapat melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit dan tidak mau menjual sendiri (lihat pasal 20 UUHT), maka pembelian atas jaminan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme lelang. Jika melalui mekanisme lelang, maka tidak diperlukan tandatangan Bpk. A.
    demikian mudah-mudahan bermanfaat.

  44. suryohartono Says:

    @ drajat : untuk lelang Rumah atau ruko prosedur lelangnya sama. Jika penjualan tersebut dilakukan secara sukarela, maka bisa melalui Kantor lelang negara atau pejabat lelang swasta. Akan tetapi jika penjualan tersebut dalam konteks eksekusi maka prosesnya harus melalui Kantor Lelang Negara.
    Salam.

  45. suryohartono Says:

    @Salah Jurusan : nah ini, kasus yang menarik (mohon maaf ya), harusnya ketelitian dan kecermatan proses lelang sangat diutamakan oleh para pelaksananya. Sebelum lelang kondisi obyek yang akan dilelang harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian (apakah ada perbedaan antara kondisi pada saat pembebanan Hak Tanggungan dibuat dengan kondisi riil saat akan di lelang), lihat juga pasal 11 UUHT ayat (1) butir e.
    Meskipun demikian, biasanya di dalam perjanjian kredit biasanya terdapat klausul-klausul mengenai obyek jaminan hutang yang dapat dijadikan dasar eksekusi, misalnya : “Pemberi Hak Tanggungan (debitor) wajib memberitahukan/minta izin kepada Pemegang Hak Tanggungan (Bank/Kreditor) jika dia mau merubah/menambah/mengurangi kondisi obyek jaminan”. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Debitor, maka hal ini bisa menjadi alas hak untuk pengosongan (Karena debitor tidak memiliki itikad baik/lalai memberitahukan hal tersebut).
    Untuk kasus ini, sebaiknya pak Salah jurusan meminta hak bapak untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek lelang yang sudah bpk beli dari pihak penjual (pemohon lelang).
    Salam.

  46. suryohartono Says:

    @Sony : mungkin bisa diperjelas pertanyaannya ? yang bersangkutan ini siapa ?

  47. suryohartono Says:

    @wiwit : mungkin bisa dilihat dari jawaban di atas ya…
    salam

  48. bima Says:

    Assalamualaikum
    Saya bima,,, saya mau tanya apakah bisa balik nama rumah lelang diwakili sama keluarga? Syaratnya apa saja dan pengurusannya dimna?…
    Perkiraan biaya yang disiapkan berapa?
    Mohon infonya,,, terima kasih

  49. suryohartono Says:

    wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

    @Bima : Bisa saja, asalkan ada surat kuasa khusus untuk itu. Pengurusan balik nama dilakukan di BPN setempat. Mengenai biaya bisa ditanyakan di sana.
    Salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.